WASHINGTON – Intelijen AS mengungkapkan keraguannya atas tuduhan Israel terhadap personel UNRWA. Beberapa tuduhan dianggap kredibel meski tak bisa secara independen diverifikasi tetapi intelijen AS meragukan keterkaitan secara luas UNRWA dengan Hamas.

Israel menuding personel badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina itu ikut serta dalam serangan 7 Oktober 2023 yang dilakukan Hamas ke Israel. Sebanyak 12 personel UNRWA dituding ikut dalam penyerangan itu.

Israel juga menuding 10 persen dari semua pekerja UNRWA berafiliasi dengan Hamas. Klaim Israel ini kemudian memicu sejumlah negara termasuk AS menghentikan pendanaan kepada UNRWA. Padahal badan ini krusial dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza.

Menurut Wall Street Journal (WSJ), laporan intelijen AS yang dirilis pekan lalu itu mengategorikan ‘’low confidence” pada klaim yang menyatakan staf UNRWA berpartisipasi dalam serangan Hamas. Status ini mengindikasikan tuduhan itu kredibel tetapi tak bisa dikonfirmasi.

Laporan meragukan pula ada kolaborasi antara UNRWA dengan Hamas dalam skala luas. ‘’Meski UNRWA berkoordinasi dengan Hamas dalam penyaluran bantuan dan mengoperasikan pemerintahan di Gaza tetapi tak cukup bukti keduanya merupakan partner.’’

Lebih lanjut, laporan tersebut menyatakan Israel belum berbagi data mentah intelijen mereka dengan AS terkait tuduhan yang dialamatkan kepada UNRWA. Mereka juga mencatat bahwa Israel tidak menyukai UNRWA. Dua sumber yang tahu isu ini mengungkapkannya ke WSJ.

‘’Terdapat bagian spesifik yang menyebut bagaimana Israel bersikap bias yang membuat salah bersikap terhadap UNRWA, akibat muncul distorsi dalam menilai UNRWA,’’ demikian salah satu sumber tersebut, Kamis (22/2/2024).

WSJ mengungkapkan, laporan setebal empat halaman yang disusun National Intelligence Council (NIC) itu beredar di antara para pejabat Pemerintah AS pekan lalu. Berdiri pada 1979, NIC terdiri atas analis intelijen senior dan veteran yang ikut membuat kebijakan AS.

Ini bertentangan dengan pernyataan yang disampaikan Menlu AS Antony Blinken pada Januari 2024 lalu yang menegaskan tuduhan Israel itu “highly, highly credible”. Tuduhan ini menyebabkan sembilan staf UNRW dipecat.

Komisioner Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini dalam konferensi pers di Yerusalem pada awal Februari lalu mengaku belum menginvestigasi bukti atas keterlibatan mereka saat melakukan pemecatan. ‘’Saya mestinya menundanya tetapi saya telah memecat mereka.’’

Sekarang, jelas dia, pihaknya melakukan penyelidikan. Jika hasilnya menyatakan pemecatan itu salah maka PBB akan memutuskan langkah yang tepat memberikan kompensasi ke mereka. Berbicara pada Rabu (21/2/2024), ia meminta Israel mau bekerja sama.

Khususnya membantu menyediakan buktik kepada tim investigasi yang dibentuk UNRWA. Ia misalnya membahas soal tuduhan Israel bahwa 10 persen pekerja UNRWA berafiliasi dengan Hamas. Ia mempertanyakan apakah ini benar-benar demikian atau hanya spekulasi.

‘’Saya membacara sejumlah koran sekitar 190 atau 1.200 pekerja, kami belum mencermatinya. Kami tidak mempunyai informasi ini, tidak tahu datangnya dari mana. Kami tidak tahu apakah ini perkiraan. Kami tidak tahu apakah ini sekadar spekulasi,’’ kata Lazzarini kepada leman berita Israek, Haaretz.

Akibat operasi militer Israel di Gaza, sekitar 2 juta warga Gaza terpaksa harus mengungsi di Rafah. Mereka mengalami kekurangan makanan, air, bahan bakar, dan obat-obatan. PBB mengingatkan kondisi ini bisa menyebabkan bencara kesehatan publik. reuters/han