---

Presiden Donald Trump menambahkan Houthi ke daftar kelompok teroris sehari sebelum berakhirnya masa jabatannya. Namun, Menlu AS Antony Blinken kemudian membatalkannya beberapa hari setelah menjabat pada 2021.

Blinken beralasan, memasukkan Houthi ke daftar itu bisa menghambat bantuan kemanusiaan ke Yaman. Hal yang sama disampaikan PBB, lembaga bantuan kemanusiaan, dan sejumlah anggota Parlemen AS terhadap langkah terbaru pemerintahan Biden ini.

Pemerintahan Biden beralasan, Houthi kembali masuk dalam daftar SDGT, tetapi tak dalam kategori foreign terrorist organization (FTO). Jika masuk FTO, konsekuesinya ada larangan masuknya barang bantuan ke wilayah mereka yang masuk daftar dan larangan bepergian.

Maka itu, ujar sejumlah pejabat AS, tak masuknya Houthi dalam kategori FTO memudahkan barang-barang bantuan kemanusiaan mengalir ke Yaman. Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri House of Representative Michael McCaul meminta Biden berpandangan jernih soal ini.

PBB mengingatkan, krisis kemanusiaan di Yaman sudah mengkhawatirkan. Lebih dari 21 juta warga atau dua pertiga populasi negara tersebut membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat perang saudara di sana.

Lebih dari 80 persen warga Yaman berjuang untuk memperoleh akses pangan, air minum yang aman dikonsumsi, dan layanan kesehatan yang memadai. Anastasia Moran, associate director International Rescue Committee, mengingatkan hal yang sama.

Moran menuturkan meski ada antisipasi, yaitu tak memasukkan Houthi dalam kategori FTO, langkah Biden ini tetap berpotensi melahirkan dampak serius terkait pasokan pangan ke warga Yaman sebab 75 persennya menghuni wilayah yang kini dikuasai Houthi. (reuters/han)