DIPLOMASI REPUBLIKA, MOSKOW -- Parlemen Rusia, Selasa (22/2/2022), mengizinkan Presiden Vladimir Putin menggunakan kekuatan militer di luar Rusia. Langkah ini memungkinkan militer menyerang Ukraina, seperti yang dikhawatirkan Barat.

Persetujuan itu dikeluarkan majelis tinggi parlemen, yaitu Federation Council. Putusan ini meresmikan langkah pengerahan militer Rusia ke wilayah yang didera separatisme di Ukraina timur. Di sanalah konflik pada 2014 telah menewaskan hampir 14 ribu orang.

Usai pengesahan, Putin langsung menetapkan tiga syarat untuk mengakhiri krisis. Pertama, Putin menyerukan dunia internasional untuk mengakui Crimea sebagai bagian dari Rusia. Kedua, Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) harus menolak Ukraina untuk menjadi anggotanya. Ketiga, Barat harus menghentikan pengiriman persenjataan ke Ukraina dan Eropa Timur.

Crimea adalah bagian dari Ukraina timur. Secara hukum internasional, wilayah itu masih menjadi bagian dari Ukraina meski telah memproklamasikan diri merdeka.

Pada Senin (21/2), Putin baru saja mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, yang juga diakui dunia internasional sebagai bagian dari Ukraina. Langkah ini telah membuat kegaduhan di Barat. PBB pun menyebut Putin melanggar Piagam PBB. (ap/yen)