DIPLOMASI REPUBLIKA, WASHINGTON -- Sebanyak 15 boks dokumen rahasia ditemukan di kediaman mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Mar-a-Lago, Florida. Badan arsip nasional, National Archives and Records Administration (NARA) melaporkannya kepada Kongres, Jumat (18/2).

"NARA mengidentifikasi item yang ditandai sebagai informasi rahasia keamanan nasional dalam boks," kata David Ferriero, ahli arsip AS, dalam suratnya kepada Carolyn Maloney, anggota House of Representative dari Partai Demokrat.

"Pengungkapan terbaru ini menambah kekhawatiran saya kepada mantan presiden Trump yang mengabaikan aturan terkait catatan federal dan dampaknya terhadap catatan sejarah kita," kata Maloney, yang memimpin komite terkait arsip dan catatan Trump semasa menjadi presiden.

Surat Ferriero juga menyebutkan, staf Istana Kepresidenan Gedung Putih era Trump menggunakan sistem pesan eletronik tidak resmi saat menjalankan tugas mereka. Pesan-pesan itu tidak disalin atau diteruskan ke akun resmi, sehingga tidak tercatat dalam arsip.

Saat berita ini dituliskan, belum ada komentar dari pihak Trump terkait arsip rahasia ini.

Aturan arsip kepresidenan, Presidential Records Act, mengharuskan pengarsipan semua komunikasi tertulis yang terkait tugas resmi presiden. Bentuk komunikasi itu antara lain berupa memo, surat, catatan, surat elektornik, dan faks.

Trump menuntut perilisan catatan Gedung Putih dihentikan, termasuk catatan terkait serangan para pendukung Trump ke gedung parlemen, Capitol Hill, pada 6 Januari 2021. Ia mengeklaim bahwa ia memiliki hak khusus eksekutif. Namun, tuntutan Trump gagal.

The Washington Post melaporkan pekan lalu, sejumlah dokumen yang ada di kediaman Trump jelas ditandai sebagai arsip rahasia. Hal ini meningkatkan risiko Trump dan stafnya untuk berurusan dengan hukum.

Terlepas dari segala risiko hukum, keberadaan 15 boks arsip rahasia ini mengungkap pertentangan antara ucapan dan perbuatan. Alasannya, dalam kampanye kepresidenan 2016 silam, Trump justru habis-habisan menyerang lawannya saat itu, Hillary Clinton, karena menggunakan surat elektronik pribadi saat bertugas sebagai menteri luar negeri. (reuters/ap/yen)