DIPLOMASI REPUBLIKA -- Pada 2008, Kosovo lepas dari Serbia. Negeri mungil juga mendeklarasikan diri menjadi negara merdeka pada 17 Februari 2008.

Menurut laman Britannica, Mahkamah Internasional atau Intenational Court of Justice (ICJ) menyatakan, deklarasi kemerdekaan Kosovo tidak melanggar hukum internasional. Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa sudah mengakui kemerdekaan Kosovo.

Tapi, masih ada negara lain termasuk Serbia dan Rusia yang tak menganggap kemerdekaan Kosovo. Indonesia juga belum mengakui Kosovo sebagai negara, dengan alasan tersendiri. Karena tak ada konsensus internasional soal statusnya, maka Kosovo masih belum bisa menjadi anggota PBB.

Kosovo ada di kawasan Balkan, Eropa. Kawasan ini sempat menjadi pusat peradaban Kekaisaran Serbia pada Abad Pertengahan. Pada abad ke-15 hingga awal abad ke-20, Kosovo berada di bawah Kekhalifahan Ottoman atau Utsmaniyah. Saat itu, Islam berkembang dan populasi warga penutur bahasa Albania meningkat. Sekarang, kita masih bisa melihat sisa peninggalan budaya Ottoman di Kosovo.

Kosovo kemudian dikuasai Kekaisaran Yugoslavia. Berikutnya, Yugoslavia menjadi negara komunis hingga akhirnya terpecah. Salah satu wilayah menjadi Republik Serbia.

Perjalanan panjang dan berdarah-darah mewarnai lembaran catatan Kosovo, terutama saat Kovovo masih menjadi bagian dari Republik Serbia pimpinan presiden saat itu, Slobodan Milosevic. Bentrokan horizontal dan vertikal menjadi luka yang meninggalkan jejak dalam.

Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menurunkan pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera Kosovo Force (KFOR) pada 1999. PBB kemudian menurunkan United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) untuk memastikan Kosovo damai. Sejak November 2021, UNMIK dikepalai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB Caroline Ziadeh. (yen)