WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) dan Inggris menyerang sejumlah target yang memiliki kaitan dengan Houthi di Yaman, Kamis (11/1/2024). Ini serangan pertama terhadap Houthi sejak mereka menargetkan kapal-kapal kargo yang melintasi Laut Merah tahun lalu.

Seorang petinggi Houthi mengonfirmasi adanya penyerangan di seantero negeri Yaman. Termasuk di ibu kota Sanaa, juga kota lainnya, yaitu Saad dan Dhamar juga Hodeidah. ’’Ini agresi Zionis Amerika-Inggris,’’ katanya.

Sebelumnya, Houthi menyatakan serangan apa pun yang dilakukan AS tak akan dibiarkan tanpa adanya balasan.

Salah satu pejabat AS menuturkan, serangan dilakukan dengan mengerahkan pesawat, kapal, dan kapal selam. Dua pejabat lain menyatakan Australia, Kanada, Bahrain, dan Belanda memberikan dukungan pada operasi AS dan Inggris tersebut.

Menurut mereka, lebih dari lusinan lokasi menjadi sasaran dan serangan itu bukan sekadar simbolis. Houthi yang memegang kendali di sebagian besar wilayah Yaman, mengabaikan resolusi DK PBB agar mereka menghentikan serangan rudal dan drone di Laut Merah.

Sejumlah saksi menyatakan, serangan pada Kamis menyasar pangkalan militer yang berdekatan dengan bandara Sanaa, situs militer dekat Bandara Taiz, pangkalan armada laut Houthi di Hodeidah, dan sejumlah lokasi militer di Hajjah.

Pernyataan resmi secara mendetail dari Pemerintah AS kemungkinan akan segera disampaikan. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan AS menolak memberikan komentar atas serangan yang dilakukan dua negara bersekutu itu, AS dan Inggris.

Kongres AS berang, menyampaikan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Joe Biden akibat aksi militer AS ke Yaman ini.

Anggota Kongres, Ro Khanna, yang berasal dari Partai Demokrat menegaskan, ’’Presiden perlu datang ke Kongres sebelum melakukan serangan terhadap Houthi di Yaman dan melibatkan kami dalam konflik lain di Timur Tengah.’’

Itu merupakan isi dari Artikel I Konstitusi AS. Khanna menyatakan dirinya akan selalu memegang teguh konstitusi tak peduli siapa pun yang memegang kekuasaan di Gedung Putih, apakah Demokrat ataupun Republik.

‘’Serangan ini belum mendapatkan otorisasi dari Kongres,’’ kata anggota Kongres lainnya, Val Hoyle, yang juga dari Demokrat. Konstitusi jelas menegaskan Kongres mempunyai otoritas untuk memberikan lampu hijau atas keterlibatan militer AS di konflik di wilayah lain.

Setiap presiden, jelas dia, harus datang dulu ke Kongres dan meminta otorisasi atas aksi militer dari mereka. Ini mesti dilakukan apa pun partainya. Jason Crow, anggota lainnya, juga menegaskan dirinya tak ingin ditarik ke perang yang lebih luas.

Mark Pocan, dari Demokrat, mengingatkan AS tak bisa mengambil risiko melibatkan diri ke konflik berpuluh-puluh tahun lainnya tanpa otorisasi dari Kongres. ‘’Gedung Putih harus bekerja dengan Kongres sebelum melanjutkan serangan ke Yaman.’’ (reuters/han)