DIPLOMASI REPUBLIKA, KAIRO – Hamas dan Jihad Islam menolak mentah-mentah tawaran yang diajukan Mesir. Dalam proposal yang diajukan kepada mereka, Mesir menyampaikan agar Hamas melepas kekuasaan di Gaza, sebagai imbalannya maka akan ada gencatan senjata secara permanen.

Dua sumber pejabat keamanan Mesir mengungkapkannya, Senin (25/12/2023). Sumber-sumber di kalangan lembaga keamanan Mesir itu mengungkapkan, baik Hamas maupun Jihad Islam yang melakukan pembicaraan terpisah dengan mediator di Kairo, menolak pula konsesi.

Dalam konteks ini, Mesir menawarkan visi daripada rencana konkret, yang didukung Qatar yang juga sebagai mediator. Proposal ini di dalamnya termasuk gencatan senjata yang diiringi dengan pembebasan sandera oleh Hamas.

Selain itu, mereka mendorong kesepakatan lebih luas berupa gencatan senjata permanen bersamaan dengan perombakan pemerintahan di Gaza yang saat ini tangan Hamas. Mesir mengusulkan penyelenggaraan pemilu terkait perombakan pemerintahan di Gaza.

Pada saat bersamaan, Mesir meyakinkan Hamas bahwa anggotanya tak akan dikejar atau dipersekusi jika menempuh jalan tersebut. Namun, Hamas menolak konsesi apa pun selain pembebasan sandera. Lebih dari 100 sandera masih ditahan Hamas.

Namun, anggota biro politik Hamas, Izzat al-Rishq, menepis kabar tersebut seraya berkata, "Tak ada negosiasi sebelum penghentian agresi sepenuhnya.’’

Ia menegaskan pula, ’’Hamas menginginkan penghentian sepenuhnya agresi dan pembantaian terhadap rakyat kami.’’ Ia merujuk pada korban jiwa warga Palestina akibat serangan militer Israel yang telah mencapai 20 ribu orang.

Pejabat Hamas yang baru-baru ini berkunjung ke Kairo menolak berkomentar mengenai tawaran khusus terkait gencatan senjata, yang bisa membuat lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Gaza. Mereka tetap merujuk pada sikap resmi Hamas.

‘’Kami juga menyatakan, kepada para pejabat Mesir, bantuan kemanusiaan untuk warga kami harus terus berjalan dan bertambah banyak yang bisa menjangkau semua warga, baik yang ada di wilayah utara maupun selatan Gaza,’’ katanya menegaskan.

Ia menambahkan, setelah agresi militer Israel berhenti dan bantuan kemanusiaan bertambah banyak, Hamas siap membicarakan soal pertukaran tahanan. Jihad Islam yang juga memiliki sandera di Gaza menegaskan pula sikap Hamas.

Delegasi Jihad Islam yang langsung diketuai pemimpinnya, Ziad al-Nakhala, baru-baru ini berada di Kairo untuk bertukar pikiran dengan sejumlah pejabat Mesir mengenai pertukaran tahanan serta isu-isu lainnya.

Meski demikian, ungkap seorang pejabat Mesir, Jihad Islam menetapkan syarat dihentikannya agresi militer Israel sebelum mereka melakukan negosiasi lebih jauh. Jihad Islam menegaskan, pertukaran tahanan harus didasarkan pada prinsip "all for all".

Maknanya, pembahasan semua sandera oleh Hamas ataupun Jihad Islam ditukar dengan pembebasan seluruh warga Palestina dari penjara Israel. Sebelum 7 Oktober 2023, terdapat 5.250 warga Palestina yang ditahan Israel, tetapi kini jumlahnya sudah mencapai sekitar 10 ribu.

Menurut Palestinian Prisoners Association, Israel menangkap ribuan warga Palestina di Tepi Barat ataupun Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober. (reuters/han)