DIPLOMASI REPUBLIKA, LONDON – Negara-negara Eropa terus bergelut dengan isu imigran dan para pencari suaka. Inggris, misalnya, tahun ini mengantisipasi 56 ribu perahu kecil imigran menyeberangi lautan dan menuju wilayah pantainya.

Dari sekitar 56 ribu perahu kecil itu, diperkirakan akan membawa hingga 140 ribu pencari suaka. Pemerintahan Perdana Menteri Rishi Sunak mesti menyediakan tempat untuk menampung mereka. Maka salah satu prioritas Sunak, menghentikan aliran perahu imigran.

Langkah tersebut merupakan respons menyusul kedatangan imigran di pantai selatan Inggris yang mencapai 45 ribu pada 2022, rekor tertinggi karena mengalami lonjakan 500 persen dalam kurun dua tahun terakhir.

Tahun ini saja, lebih dar 5.000 orang tiba di Inggris. Dalam dokumen-dokumen yang diserahkan ke Pengadilan Tinggi London, Rabu (19/4/2023) terkait kasus ini, Pemerintah Inggris menyatakan hingga Maret 2023, telah mengakomodasi lebih dari 109 ribu pencari suaka.

Mereka ditempatkan di 48 ribu hotel dengan biaya 6,2 juta poundsterling atau 7,7 juta dolar AS per hari. ‘’Jumlah mereka yang membutuhkan dukungan ini juga diperkirakan terus bertambah,’’ demikian ungkap dokumen tersebut.

Inggris memproyeksikan adanya kedatangan 56 ribu kapal kecil imigran pada 2023 ini. ‘’Dari situ, maka diperlukan dukungan bagi 120 ribu hingga 140 ribu orang.’’Kemarahan terhadap isu imigran menjadi isu besar dalam politik Inggris.

Maret lalu, pemerintahan konservatif Sunak memublikasikan aturan baru yang tak mengizinkan siapa saja yang tiba di wilayah Inggris mengeklaim suaka dan mendeportasi mereka ke negara asal atau ke negara ketiga.

Tahun lalu, Inggris sepakat mengirimkan puluhan ribu imigran ke negara yang berjarak lebih dari 6.400 km, Rwanda. Namun sejauh ini tak satu pun dari mereka dideportasi.

Saat bersamaan, pemerintah mengkaji menggunakan pangkalan militer atau kapal besar untuk menampung para pencari suaka. Namun, dewan-dewan kota tempat pangkalan itu berada menentang kebijakan pemerintah.

Salah satunya, Braintree Council yang menaungi wilayah timur laut London, mendorong Pengadilan Tinggi, pada Rabu (19/4/2023) mencegah pemerintah menggunakan pangkalan udara guna menampung pencari suaka.

Secara terpisah, Kementerian Keuangan Jerman menyatakan, tahun ini pemerintah menganggarkan 26,6 miliar euro atau 29,09 miliar dolar AS untuk pengungsi. Ini untuk membantu negara bagian maupun kota-kota dalam mengatasi masalah pengungsi.

‘’Kami tidak akan meninggalkan mereka menangani sendiri situasi luar biasa yang mereka hadapi,’’ ujar seorang juru bicara Kementerian Keuangan Jerman, Rabu (19/4/2023). n (reuters/fer)