DIPLOMASI REPUBLIKA, JAKARTA-- Indonesia memiliki potensi besar terkait UMKM, tetapi belum dioptimalkan, begitu pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Masurdi saat penandatanganan MoU mengenai kerja sama di bidang keuangan dan hubungan luar negeri di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, pada Agustus 2023.

Menurut Retno, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia masih rendah angkanya jika dibandingkan dengan negara jiran, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Berita Republika, yang dikutip pada Ahad (10/12/2023), menyebutkan penandatanganan MoU antara Menteri Retno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ini salah satu tujuannya untuk mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ke pasar internasional, baik Asia Pasifik maupun Afrika.

"Salah satu makna dari MoU ini adalah memastikan diplomasi ekonomi berjalan menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat," ujar Retno.

Bahkan, menurut Republika, Sri Mulyani mengungkapkan diplomasi ekonomi ini sebagai cara untuk menyampaikan kepentingan Indonesia di tengah ketidakstabilan politik global.

"Diplomasi adalah suatu hal yang luar biasa untuk tetap menjaga kepentingan tanpa harus konfrontasi yang keras, tapi diplomasi juga membutuhkan resources, substansi, dan keandalan," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, diaspora Indonesia akan membantu pengembangan UMKM go global, antara lain pemahaman regulasi lokal dan market intelligence seperti yang disebutkan Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury, dalam kesempatan yang sama.

Penyelenggaraan 'Kegiatan Peluang Bisnis Indonesia di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika' di Jakarta, Rabu (6/12/2023), menjadi satu di antara bentuk dukungan pemerintah.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini, Trisari Dyah Paramita, sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, mengatakan setiap tahunnya seluruh Perwakilan RI menyusun kajian market intelligence yang berisi informasi kondisi perekonomian negara-negara target ekspor, serta tantangan dan peluang ekspansi kegiatan bisnis Indonesia di negara tersebut.

"Kegiatan berbagi informasi oleh rekan-rekan Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, kami harap dapat memberikan gambaran kepada pelaku usaha bagaimana strategi menaklukkan pasar di kawasan ini," katanya, dilansir dari laman Kemenlu, Ahad (10/12/2023).

Selain Duta Besar RI untuk Australia, Siswo Pramono, hadir pula secara daring para pejabat Fungsi Ekonomi Perwakilan RI, seperti Beijing, Pretoria, New Delhi, Riyadh, dan Phnom Penh. Para narasumber memberikan informasi hasil kajian ekonomi yang telah dilakukan di masing-masing negara.

Forum tersebut juga dihadiri para pengusaha Indonesia skala kecil dan besar, serta sejumlah asosiasi usaha, dengan total 220 peserta yang berpartisipasi. Ada pula praktisi ekspor, Andriza Syarifudin sebagai penanggap di forum. Dalam sesi diskusi, para pelaku usaha juga mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi yang terkait dengan proses ekspor ke masing-masing negara.

Sebagai tindak lanjut, Ditjen Aspasaf Kemenlu akan memfasilitasi permintaan konsultasi para pelaku usaha dengan Perwakilan RI di negara tujuan ekspor, serta merencanakan kegiatan diseminasi informasi strategi ekonomi yang bersifat tematik ataupun berbasis kawasan pada 2024. Selain itu, tidak menutup kemungkinan forum serupa akan diadakan kembali pada masa mendatang. Trisari Dyah Paramita menambahkan, Kemenlu bersama Perwakilan RI siap berkolaborasi dengan para pelaku usaha guna menggapai kesuksesan bersama. (zed)