DIPLOMASI REPUBLIKA, PYONGYANG--Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) atau Korea Utara akhirnya memberikan tanggapan atas penyesuaian misi diplomatiknya di negara lain. Belakangan ini Korea Utara melakukan serentetan penutupan kedutaan besarnya.

Berbicara kepada KCNA, kantor berita pusat Korea Utara pada Jumat (3/11/2023) terkait penyesuaian misi diplomatik Korea Utara ke negara lain, juru bicara Kemenlu Korea Utara menyatakan bahwa perubahan tersebut bagian dari urusan yang 'normal' sebagai negara yang berdaulat.

"Penempatan kembali dan pengoperasian kekuatan diplomatik suatu negara secara efektif dan efisien adalah bagian rutin dari upaya yang dilakukan oleh negara-negara berdaulat untuk memajukan kepentingan nasional dalam hubungan luar negeri, dan kami telah mengambil tindakan seperti itu beberapa kali di masa lalu," kata pejabat yang tidak disebutkan namanya, seperti dikutip KCNA, Sabtu (4/11/2023).

Menurut dia, Korea Utara menutup atau membuka kembali misi diplomatik di negara lain itu sejalan dengan perubahan lingkungan internasional dan kebijakan luar negeri negara.

"Baru-baru ini, kami sedang melaksanakan proyek penarikan dan pembentukan misi diplomatik baru di negara lain sesuai dengan perubahan lingkungan internasional dan kebijakan luar negeri nasional," katanya seperti disebutkan dalam laman resmi kementerian.

Sang juru bicara mengatakan, ke depannya, langkah-langkah diplomasi yang diperlukan akan terus diambil Korea Utara untuk jangka panjang. "Mengingat prospek perkembangan hubungan luar negeri negara kita sejalan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan internasional," katanya menambahkan, tanpa memberikan perincian apa pun.

Sebelumnya, Korea Selatan mengeklaim bahwa penutupan tersebut mengindikasikan kesulitan ekonomi yang dialami Korea Utara. Pada pekan lalu, Korea Utara telah menutup kedutaan besarnya di negara sekutunya di Afrika, yakni Angola dan Uganda, juga menutup misi diplomatiknya di Hong Kong dan Spanyol, seperti diungkap media pemerintah dan otoritas setempat.

Menurut Kementerian Unifikasi Korea Selatan, Korea Utara memiliki hubungan diplomatik dengan lebih dari 150 negara. Disebutkan pula bahwa jumlah misi diplomatik yang dijalankan Korea Utara di luar negeri telah menyusut sejak tahun 1990-an karena kendala keuangan akibat sanksi internasional. (zed/reuters)