DIPLOMASI REPUBLIKA, LULEA – Setelah pilpres di Turki usai isu keanggotan Swedia di NATO kembali menghangat. Swedia menginginkan Turki menyetujui keinginannya mejadi bagian dari NATO. Demikian pula sejumlah negara Eropa dan AS. Namun Turki tampaknya masih enggan menerimanya.

Jika sebuah negara ingin menjadi anggota NATO, maka harus memperoleh persetujuan dari seluruh negara anggota. Turki dan Hungaria masih belum menyetujuinya. Turki masih mempersoalkan langkah Swedia yang memberi ruang kelompok Kurdi di sana.

AS terus mendorong serta memengaruhi oponi dan mendorong Turki memberikan lampu hijau. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan,’’Saatnya sekarang bagi Turki tak lagi keberatan Swedia bergabung dengan NATO.’’

Blinken sampaikan hal ini, Selasa (30/5/2023). Ia menyampaikan pula, pemerintahan Presiden Joe Biden yakin Turki akan mendapatkan pembaruan pesawat tempur F-16 sesegera mungkin.

Turki memang menginginkan pembelian paket F-16 dari AS tetapi Kongres keberatan dengan pertimbangan catatan HAM Turki. Blinken menegaskan dua isu, yakni keanggotaan Swedia di NATO dan penjualan paket F-16 tak terkait sama sekali.

Namun, ia menegaskan pula jika dua hal itu tercapau maka mampu memperkuat keamanan Eropa. ‘’Dua hal itu sangat penting bagi keamanan Eropa,’’ katanya saat konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson, di Lulea, Swedia.

‘’Kami yakini ini saatnya,’’ ujar Blinken. Ia enggan memperkirakan kira-kira kapan Turki dan Hungaria memberikan persetujuan atas keanggotan Swedia di NATO. Ia yakin itu bisa dilakukan dan mestinya dilakukan kedua negara tersebut.

Pada Juli mendatang, NATO akan melakukan KTT tahunan di Vilnus, Lithuania. Biden berharap saat KTT Swedia telah resmi menjadi bagian dari NATO. Kristersson mengungkapkan, Turki dan Swedia saling kontak sejak Ahad (28/5/2023).

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan masih meragukan ketegasan Swedia terhadap kelompok Kurdi (PKK) yang kini banyak bermukim di Swedia. Turki mengecap mereka teroris. Swedia juga dianggap tak sigap dalam merespons serangkaian pembakaran Alquran di negaranya.

Direktur Komunikasi Pemerintah Turki Fahrettin Altun mendesak Swedia mencegah aksi massa Kurdi pada 4 Juni mendatang. Maka, mestinya undang-undang antiteror Swedia yang bakal berlaku 1 Juni bisa dijalankan dengan tegas.

‘’Kebebasan bergerak di tanah Swedia tak dapat kami terima, padahal Swedia mengajukan diri ingin menjadi anggota NATO’’ kata Altun seperti dikutip Anadolu Agency, Selasa. Pada Ahad malam lalu, PKK membentangkan yang dianggap mereka bendera di parlemen Swedia.

Video aksi tersebut beredar luas di media sosial. Ankara meminta Swedia menyelidiki insiden tersebut. Membawa ke meja hukum mereka yang terlibat. Apalagi, kata Altun, Uni Eropa juga menetapkan mereka sebagai kelompok teroris.

Pendukung PKK juga membagikan video berisi provokasi terhadap Erdogan, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson, dan Menlu Swedia Tobias Billstrom. Di salah satu video terlihat pendukung PKK menghina dua pejabat Swedia itu dan membakar poster Erdogan.

Mereka mengumumkan akan melakukan aksi massa menentang pemberlakukan UU antiteror oleh Swedia yang efektif berlaku pada 1 Juni ini.

Regulasi ini akan mengkriminalisasi keanggotaan di organisasi teroris dan memberi kewenangan apparat untuk menahan dan memproses hukum mereka yang diyakini membiayai atau mendukung organisasi teroris.

‘’Kami harap UU antitero baru yang efektif 1 Juni, dapat ditegakkan dengan baik. Terutama, otoritas Swedia mesti mencegah anggota PKK berunjuk rasa pada 4 Juni mendatang. Ini persoalan serius bagi Turki,’’ ujar Altun. n (reuters/fer)