---

Israel melakukan penyergapan di pusat-pusat urban Palestina termasuk Ramallah, pusat operasi Otoritas Palestina, selama perang melawan Hamas di Gaza. Isu politik juga membuat persoalan solusi dua negara ini semakin pelik.

Pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berhaluan paling kanan dalam sejarah Israel juga nasionalis yang memperoleh dukungan para pemukim ilegal. Hamas memenangkan Pemilu 2006 dan setahun kemudian mendesak pasukan yang loyal ke Abbas keluar Gaza.

Piagam pendirian Hamas 1988 menyerukan penghancuran dan menolak Israel. Para pemimpin Hamas beberapa kali menawarkan perdamaian jangka panjang, balasannya negara Palestina di semua wilayah yang diduduki Israel pada 1967. Israel menolak mentah-mentah.

Pada 2017, sebuah dokumen yang dikeluarkan Hamas menyatakan sepakat transisi negara Palestina dengan batas-batas sebelum Perang 1967. Meski begitu, mereka tetap menegaskan penolakan terhadap eksistensi Israel.

Bagaimana ke Depannya?

Persoalan Gaza merupakan pertanyaan yang mesti segera dijawab. Israel berambisi melenyapkan Hamas dan menyatakan tak akan menerima kesepakatan apa pun yang membuat Hamas masih memegang kekuasaan di Gaza.

Netanyahu menyatakan Gaza harus dimiliterisasi dan berada sepenuhnya dalam kendali keamanan Israel. Ia menambahkan, Israel tak ingin mengendalikan pemerintahan di Gaza atau membangun kembali permukiman di sana.

Sebaliknya, Hamas bertekad untuk bertahan dan menilai kesepakatan apa pun yang mengeluarkan mereka dari Gaza merupakan ilusi. Hamas siap berunding dengan faksi Fatah yang dipimpin Abbas untuk membentuk pemerintahan bersatu. Serangkaian perundingan gagal.

Washington yang menganggap Hamas sebagai kelompok teroris, menginginkan Gaza dan Tepi Barat terhubung di bawah pemerintahan Otoritas Palestina yang kini presidennya Abbas.

Di sisi lain, Netanyahu bersikeras... (buka halaman 3)