KPPU Mencatat Hingga Tahun 2018 Kasus Persaingan Usaha Tembus 382 Perkara

0
100
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Anggota Komisi KPPU Muhammad Afif Hasbullah mengatakan, sejak tahun 2000 – 2018 lalu kasus persaingan usaha secara nasional sudah mencapai 382 perkara (Foto: Istimewa)

SURABAYA – NAWALA : Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat sejak tahun 2000 – 2018 lalu  kasus persaingan  usaha secara nasional sudah mencapai 382 perkara dari total perkara tersebut sebanyak 54 perkara atau 14 persennya dihentikan.

Sementara keputusan dalam perkara itu KPPU menyebutkan  312 perkara telah diberi putusan, dan 257 perkara atau sekitar 67 persen di antaranya dinyatakan bersalah.

Anggota Komisi KPPU Muhammad Afif Hasbullah mengatakan, berdasarkan jenis perkara, sebanyak 71 persen atau 273 perkara merupakan kasus tender atau pengadaan.

“Kemudian 24 persen atau 90 perkara merupakan non-tender, dan 5 persen atau 19 perkara merupakan merger,” ujar Afif di Surabaya beberapa hari lalu.

Lebih lanjut Afif menjelaskan, 14 persen atau 52 perkara merupakan hasil penyelidikan insiatif KPPU. Sebanyak 81 persen atau 311 perkara merupakan hasil laporan masyarakat, dan 5 persen atau 19 perkara merupakan kasus merger.

Sebaran perkara kata Afif, terbanyak terjadi di Jabodetabek, lalu Sumatra Utara, Jatim, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Di Jatim sendiri tercatat 25 perkara.

Afif menuturkan, di Wilayah IV yang meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta sedikitnya ada delapan pelaku usaha yang tidak kooperatif menjalankan putusan komisi . Dari delapan pelaku usaha tersebut, sebanyak tiga pelaku usaha rencananya akan dibawa ke ranah hukum pidana dengan membawa bukti putusan Majelis Komisi yang sudah dikuatkan oleh pengadilan dan Mahkamah Agung.

“Pelaku usaha yang memang sudah lewat batas waktu tertentu dan tidak bayar, kami tidak segan untuk lapor ke polisi untuk jalur pidana. Putusan Majelis Komisi yang sudah dikuatkan pengadilan dan MA sudah jadi bukti permulaan yang cukup untuk lapor bahwa pelaku mengabaikan putusan KPPU,” punkasnya

Sementara itu Kepala Biro Hukum KPPU Pusat, Ima Damayanti mengungjapkan, secara nasional putusan yang berstatus inkracht sebanyak 141 putusan dengan 542 terlapor. Putusan yang belum dilaksanakan sebanyak 86 putusan dengan jumlah terlapor 296 terlapor.

“Dari keseluruhan putusan yang belum dilaksanakan oleh pelaku usaha ini, nilai denda yang belum disetor ke kas negara adalah Rp333,37 miliar,” katanya

Sementara di Kanwil IV KPPU, tercatat ada 9 putusan dengan 22 terlapor yang belum melaksanakan putusan KPPU.

“Nilai denda untuk 9 putusan ini adalah sebesar Rp32,73 miliar,” bebernya (NNC 01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here