Khofifah Akui Ada Enam Sekolah di Jatim Tidak Bisa Melaksanakan USP BKS

pelaksanaan USP BKS ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) nomor 43 tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa Ujian Sekolah pada Tahun 2020 ini, sudah berbasis Ujian Satuan Pendidikan.

0
110
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa langsung meninjau langsung pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP BKS) yang berlangsung di SMAN 6 Surabaya. (Foto : Dok. Nawalanews)

SURABAYA – NAWALA : Gubernur Jatim  Khofifah Indar Parawansa langsung meninjau langsung pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP BKS) yang berlangsung di SMAN 6 Surabaya lalu.

Gubernur  Jatim Khofifah mengatakan, pelaksanaan USP BKS ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) nomor 43 tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa Ujian Sekolah pada Tahun 2020 ini, sudah berbasis Ujian Satuan Pendidikan.

Di Jatim , imbuh Khofifah, pelaksanaan USP BKS untuk SMA dan SMK pada tahun ini tetap berada dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi  Jatim. Hal ini sesuai dengan keputusan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se-Jatim pada 30 Desember 2019 lalu.           

“Untuk tahun yang akan datang, kami akan mengikuti dinamika yang berkembang, apakah masing-masing satuan pendidikan yang menyiapkan soal  dan segala sesuatunya secara mandiri di satuan pendidikan masing-masing, atau bagaimana kita akan lihat kedepannya. Untuk tahun ini masih dalam Koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Jatim,” terang Khofifah terkait pelaksanaan USP BKS di Surabaya, Selasa (10/3/2020)

Khofifahmengungkapkan, bahwa USP BKS dan Ujian Praktikum memegang porsi 40 persen terhadap presentase penilaian kelulusan siswa, sedangkan 60 persen basisnya adalah hasil belajar siswa dari semester I sampai semester VI.

“Sejak tahun lalu, Ujian Nasional (UN) ini sebetulnya dalam komposisi kelulusan itu sudah tidak ada. Tetapi bahwa makna secara psikologis, tetap anak-anak menjadikan itu bagian dari puncak prestasinya. Sehingga, bagi wali murid, Nilai Ujian Nasional atau NUN itu menjadi penting,” imbuhnya.

Lebih lanjut wanita yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial RI ini mengatakan, saat ini Kemendikbud RI sedang membahas detail konsep Merdeka Belajar. Informasinya, tahun depan sudah tidak ada lagi UN, dan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimal dan Survey Karakter.

“Kita lihat nanti bagaimana asesmen ini dilakukan oleh masing-masing lembaga satuan pendidikan, atau nanti diwewenangkan kepada lembaga khusus. Hal ini menunggu keputusan dari Kemendikbud. Tapi tahun ini USP BKS masih dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Jatim, ini hasil dari rakernya MKKS Jatim,” lanjutnya.

Terkait pelaksanaan USP BKS, Gubernur Khofifah menyebutkan masih ada 6 sekolah di Jatim yang belum bisa menerapkan sistem komputerisasi dan smartphone dalam pelaksanaan ujian. Keenam sekolah tersebut berada di wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep, Madura. Penyebabnya letak geografis di Kepulauan Kabupaten Sumenep yang belum memungkinkan bagi sekolah untuk mengikuti ujian berbasis komputer dan smartphone, dikarenakan stabilitas jaringan internet dan listrik.

“Pada posisi kondisi demografis seperti itu, maka tidak bisa kita melakukan generalisasi secara regional Provinsi Jawa Timur. Sebab, memang tidak sama akses yang mereka bisa bangun. Jadi untuk enam SMA di kepulauan Kabupaten Sumenep itu memang masih menggunakan pola manual, masih berbasis kertas dan pensil,” pungkas Khofifah yang didampingi langsung  Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi (Lis/NNC 01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here