Gubernur Khofifah Minta Korban dan Pelaku Bullying di Dampingi Psikolog

Kasus perundungan atau bullying yang menimpa siswa SMP di Kota Malang menjadi perhatian serius Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dengan tegas ia meminta agar korban yang menjadi perundungan teman sekolahnya tersebut mendapatkan pendampingan baik dokter medis maupun psikolog.

0
67
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat Jatim tidak perlu panik dengan kehadiran virus Corona Indonesia saat ini (Foto : Dok. Nawalanews)

Gubernur Khofifah Minta Korban dan Pelaku Bullying  di Dampingi Psikolog

MAKASSAR – NAWALA : Kasus perundungan atau bullying yang menimpa siswa SMP di Kota Malang menjadi perhatian serius Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dengan tegas ia meminta agar korban yang menjadi perundungan teman sekolahnya tersebut mendapatkan pendampingan baik dokter medis maupun psikolog.

Khofifah tak ingin siswa mengalami trauma psikis berkepanjangan yang mengakibatkan korban tidak mau sekolah atau kelak menjadi susah bergaul dengan teman sebayanya. Hal itu disampaikan Khofifah di sela kunjungan kerjanya di Makassar, Rabu (5/2/2020) kemarin

“Korban dan pelaku harus mendapatkan pendampingan dan bimbingan psikolog. Pertama agar korban tidak mengalami trauma pasca mengalami perundungan yang cukup parah, bahkan sampai ada bagian tubuhnya yang diamputasi,” terang Khofifah dalam keterangan resminya di Surabaya, Kamis (6/2/2020)

Tidak hanya itu, Khofifah juga meminta agar pelaku bullying juga mendapatkan pendampingan yang tepat. Mereka yang melakukan perundungan harus dibina agar kelak tidak terjadi kejadian serupa.

“Kemudian juga pelakunya. Pendampingan orang tua, guru sekolah sangat dibutuhkan. Bagaimana agar anak-anak yang masih di bawah umur ini bisa mendapatkan pemahaman yang tepat bagaimana menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan sebayanya,” kata Khofifah.

Lebih lanjut, mantan Menteri Sosial dan mantan Menteri Pemperdayaan Perempuan ini mengimbau pada seluruh guru sekolah di Jawa Timur tak lengah dalam mengawasi siswanya di sekolah. Guru kelas, guru mata pelajaran, bukan hanya bertanggung jawab pada prestasi akademik siswa saja. Tapi guru juga ikut memiliki tanggung jawab pada perilaku dan interaksi antar siswa di sekolah termasuk juga pergaulan mereka.

Jika ada indikasi yang menyimpang, termasuk ada indikasi perundungan, diharapkan guru bisa gerak cepat untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai kejadian perundungan baru diketahui dan dihentikan ketika sudah ada jatuh korban.

Tidak hanya itu, Khofifah juga menekankan pentingnya fungsi konseling di sekolah. Menurutnya konseling fungsinya sangat penting untuk mengkomunikasikan masalah-masalah yang terjadi pada siswa di sekolah.

“Jika fungsi konseling ini berjalan baik, siswa akan terbiasa untuk menceritakan masalah yang mereka hadapi pada gurunya atau konselor sebayanya. Ini menjadi penting, agar hal-hal yang tidak kita inginkan bisa dicegah lebih awal,” tandas Khofifah.

Sebagaimana ramai diberitakan, kasus perundungan pada siswa SMP berusia 13 tahun di Kota Malang sempat viral di media sosial. Seorang siswa berinisial MS mengalami perundungan oleh teman sebayanya.

MS dibully dengan kekerasan yang menyebabkan syaraf jari tengah tangan kanannya tidak berfungsi. Hingga tim dokter rumah sakit memutuskan agar jari tengah MS tersebut harus diamputasi. Kasus perundungan pada MS kini juga ditangani oleh pihak yang berwajib.

Di sisi lain, Pemprov Jawa Timur berkomitmen kuat untuk mencegah terjadinya  kekerasan pada perempuan dan anak. Terutama dengan mulai merebaknya kembali kasus kekerasan pada anak hingga prostitusi anak .

“Kemarin kami baru saja menggelar MoU diikuti PSK  antara Pemprov  Jatim dan Sumut terkait kerjasama anti perdagangan  perempuan dan anak. Penandatanganannya nya dilaksanakan di Medan. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah dalam rangka penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari korban   kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang,” kata Khofifah.

PSK  tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Hal itu membuktikan tekad kuat Pemprov Jatim untuk melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dan juga tindakan melanggar hukum. (Lis/NNC 01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here