2020 Pemprov Jatim Siap Anggarkan 35 Persen ABPD di Sektor Pendidikan dan Kesehatan

0
97
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa usai menyampaikan Nota Keuangan Rencana APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020 di hadapan sidang paripurna DPRD Provinsi Jatim, (Foto : Istimewa)

SURABAYA – NAWALA : Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim)  mengalokasikan 35 persen Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor Pendidikan dan Kesehatan. Besarnya alokasi di kedua sektor tersebut guna mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) dan Daya Saing Jatim

“Semakin baik kemampuan sumber daya manusia (SDM) di Jatim,  akan berimplikasi pada peningkatan daya saing nasional dan global  yang secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di Jatim maupun Indonesia secara umum,” ungkap Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa usai  menyampaikan Nota Keuangan Rencana APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020 di hadapan sidang paripurna DPRD Provinsi Jatim, Jumat (25/10/2019).

“Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pemerintah pusat,  fokusnya adalah peningkatan kualitas SDM, sejalan dengan itu  RKPD provinsi Jatim   juga mendorong peningkatan kualitas SDM  untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing,” ujarnya

Dalam RAPBD Provinsi Jatim Tahun 2020, lanjut Khofifah, sektor pendidikan mendapat kucuran anggaran sejumlah Rp7,18 triliun, sedangkan sektor kesehatan senilai Rp4,38 Triliun. Sementara total RAPBD Provinsi Jatim mencapai Rp33,7 triliun. 

Khofifah mengatakan, dengan jumlah anggaran tersebut diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah di Jawa Timur yang tidak dapat mengakses pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan modal utama bagi Jawa Timur  dalam menghadapi bonus demografi yabg kebetulan Jatim lebih awal mendapatkan bonus demografi dimaksud.

“Indonesia dan  Jatim khususnya membutuhkan SDM yang kompetitif  jika ingin Maju dan Unggul. Tidak ada artinya Sumber Daya Alam melimpah kalau tidak didukung SDM yang bagus dan mumpuni. Jawa Timur harus ikut ambil bagian dan peran dalam mempersiapkan itu,” tuturnya.

Masih di sektor pendidikan, Pemprov juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk 20 SMK guna melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang diarahkan untuk pelaksanaan program Jatim Cerdas.

 Prioritas utamanya untuk Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di SMA, SMK dan PK-PLK, serta untuk peningkatan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap, dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Adapun di sektor kesehatan, papar Khofifah, besaran anggaran senilai Rp4,38 triliun akan dialokasikan guna menyukseskan program Jatim Sehat yakni Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Penyediaan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas.

Anggaran juga dialokasikan untuk pelaksanaan Program Desa Sehat, Pelayanan kesehatan bergerak di kepulauan, serta Kunjungan dokter spesialis/dokter residence senior ke daerah kepulauan dan koridor madura, UPT dan Rumah Sakit Khusus sebesar Rp 571 miliar.

Pemprov juga memberikan alokasi untuk RSUD Dr Soetomo sebesar Rp 1,568 triliun, serta untuk RSU. Dr. Saiful Anwar Malang sebesar Rp 934 miliar dan untuk sejumlah rumah sakit pemprov lain.

Sementara itu, untuk mengatasi pengangguran, Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp334 miliar yang akan digunakan untuk pembinaan kompetensi pelatihan melalui pelatihan kerja dan Job Fair, serta penempatan dan perluasan kesempatan kerja (Millenial Job Centre/MJC). Peningkatan kapasitas dan kemampuan ini dilakukan guna merespon bonus demografi dan masuknya Indonesia di era gig economy.

“Dalam format Millenial Job Center anak-anak muda ini akan mendapatkan semacam “coaching clinic” oleh para tutor profesional. Mereka akan dipandu sesuai dengan minat dan bakat sehingga nantinya mampu memenuhi kebutuhan pasar,” ujarnya.

Sedangkan dalam hal pengembangan infrastruktur, tambah Khofifah, Pemprov Jatim akan menitikberatkan pada perluasan akses dan pengembangan wilayah diantaranya dengan penanganan kekeringan, pengendalian banjir, pemantapan kapasitas jalan provinsi, pelayanan warga kepulauan, penguatan logistik maritim, serta langkah komplementer dengan program pusat dalam membangun akses kelistrikan. 

“InsyaAllah seluruh program yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik sehingga masyarakat merasakan betul peran dan kehadiran pemerintah di berbagai lini kehidupan. Saya yakin kedepan Jatim semakin Cettar,” ungkap wanita nomer satu di Jatim ini (RLS/NNC 01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here